KepmendagriBerlakuSIPD AnggaranKepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026Perubahan Keempat atas Kepmendagri 050-5889/2021Kaitan dengan SIPDPemutakhiran nomenklatur terbaru: penambahan nomenklatur, penyesuaian kode, dan perubahan program, kegiatan, subkegiatan melalui SIPD.Mengubah Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
PermendagriBerlakuPerencanaanPermendagri Nomor 14 Tahun 2026Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027Kaitan dengan SIPDSeluruh tahapan RKPD 2027 diinput dan diproses di SIPD, termasuk fasilitasi elektronik. Ditetapkan 11 Juni 2026, diundangkan 17 Juni 2026 (BN 2026 No. 395).
PermendagriBerlakuSIPD AnggaranPermendagri Nomor 17 Tahun 2026Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027Kaitan dengan SIPDSinkronisasi kebijakan, penandaan tematik, jadwal APBD, serta standar harga satuan dan ASB diformulasikan atau diterapkan di SIPD. Diundangkan 31 Agustus 2026 (BN 2026 No. 606).
KepmendagriDiubahSIPD AnggaranKepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025Perubahan Ketiga atas Kepmendagri 050-5889/2021Kaitan dengan SIPDMemperbaiki kode, nama, indikator, dan satuan, menambah klasifikasi, serta menonaktifkan sebagian klasifikasi. Hasilnya dimasukkan ke basis data SIPD.Mengubah Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
SuratBerlakuSIPD PenatausahaanSurat Nomor 900.1.13/2161/KeudaImbauan Penggunaan SIPD RI Modul Penatausahaan PendapatanKaitan dengan SIPDMengimbau kepala daerah yang belum memakai SIPD RI Modul Penatausahaan Pendapatan untuk menginput data realisasi pendapatan daerah. Tanggal surat 27 Mei 2025, melanjutkan Surat 970/10061/Keuda tanggal 13 April 2022.
PermendagriBerlakuSIPD BMDPermendagri Nomor 7 Tahun 2024Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik DaerahKaitan dengan SIPDPerubahan pedoman pengelolaan BMD.Mengubah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
KepmendagriDiubahSIPD AnggaranKepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturKaitan dengan SIPDDaftar nomenklatur yang dimuat dalam basis data SIPD. Telah diubah empat kali, terakhir oleh Kepmendagri 900.1-861/2026.Diubah oleh Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026Diubah oleh Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
PermendagriBerlakuSIPD BMDPermendagri Nomor 47 Tahun 2021Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik DaerahKaitan dengan SIPDRujukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD.
PermendagriBerlakuSIPD PenatausahaanSIPD AKLAPPermendagri Nomor 77 Tahun 2020Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahKaitan dengan SIPDRujukan teknis alur SPD, SPP, SPM, SP2D, serta akuntansi dan pelaporan yang tercermin di modul penatausahaan.
PPBerlakuSIPD BMDPP Nomor 28 Tahun 2020Perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahKaitan dengan SIPDPerubahan atas PP 27/2014 yang menjadi dasar pengelolaan BMD.Mengubah PP Nomor 27 Tahun 2014
PermendagriBerlakuUmumPermendagri Nomor 70 Tahun 2019Sistem Informasi Pemerintahan DaerahKaitan dengan SIPDPeraturan pokok SIPD. Ditetapkan 25 September 2019, diundangkan 27 September 2019 (BN 2019 No. 1114). Mencabut Permendagri 98 Tahun 2018.
PermendagriBerlakuSIPD AnggaranPermendagri Nomor 90 Tahun 2019Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan DaerahKaitan dengan SIPDDasar nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, dan rekening di SIPD. Pemutakhirannya dilakukan melalui Kepmendagri 050-5889/2021 dan perubahannya.
PPBerlakuSIPD AnggaranSIPD PenatausahaanSIPD AKLAPPP Nomor 12 Tahun 2019Pengelolaan Keuangan DaerahKaitan dengan SIPDDasar pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan di modul penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan SIPD.
PermendagriBerlakuSIPD BMDPermendagri Nomor 108 Tahun 2016Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik DaerahKaitan dengan SIPDDasar golongan dan kode barang pada KIB. Mencabut ketentuan kodefikasi pada Pasal 512 ayat (2) Permendagri 19 Tahun 2016.
PermendagriDiubahSIPD BMDPermendagri Nomor 19 Tahun 2016Pedoman Pengelolaan Barang Milik DaerahKaitan dengan SIPDPedoman teknis pengelolaan BMD. Diubah dengan Permendagri 7 Tahun 2024. Ketentuan kodefikasi pada Pasal 512 ayat (2) dicabut oleh Permendagri 108 Tahun 2016.Diubah oleh Permendagri Nomor 7 Tahun 2024
PPDiubahSIPD BMDPP Nomor 27 Tahun 2014Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahKaitan dengan SIPDDasar pengelolaan BMD yang ditatausahakan di SIPD BMD. Diubah dengan PP 28 Tahun 2020.Diubah oleh PP Nomor 28 Tahun 2020
UUDiubahUmumUU Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan DaerahKaitan dengan SIPDPasal 391 dan 395 dirujuk Kemendagri sebagai dasar kewajiban pemda menyediakan informasi pemerintahan daerah, termasuk dalam asistensi SIPD RI. Telah diubah beberapa kali, antara lain dengan UU 9/2015 dan UU 6/2023, dan sebagian dicabut dengan UU 1/2022.
