Glosarium

Arti istilah dan singkatan yang dipakai di SIPD RI, keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah. 38 istilah.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Mengatur jadwal penganggaran Buku Besar

APIP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAST

Berita Acara Serah Terima.

BKU

Buku Kas Umum, catatan seluruh penerimaan dan pengeluaran bendahara.

Menambah data rekanan Menambah data rekanan untuk LS Barang dan Jasa

BMD

Barang Milik Daerah, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.

BUD

Bendahara Umum Daerah.

Mengajukan rekening Bendahara Penerimaan ke BUD Mengelola pegawai pada akun BUD

DPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah.

Mencetak laporan DPA Gambaran penyusunan DPA

e-BMD

Aplikasi penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Kemendagri.

Inventarisasi

Pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

KDP

Konstruksi Dalam Pengerjaan, aset yang masih dalam proses pembangunan.

KIB

Kartu Inventaris Barang, catatan BMD per golongan, dari KIB A Tanah sampai KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KIR

Kartu Inventaris Ruangan, daftar barang yang berada di setiap ruangan.

KUA

Kebijakan Umum APBD.

Mengatur jadwal penganggaran

LKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kelengkapan penyusunan LKPD Fitur SIPD AKLAP

LPJ

Laporan pertanggungjawaban bendahara atas penggunaan dana dalam satu periode.

LRA

Laporan Realisasi Anggaran, perbandingan anggaran dan realisasi dalam satu periode.

Melakukan approve jurnal anggaran Siklus umum SIPD AKLAP

Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, forum penyusunan usulan rencana pembangunan.

Mengatur jadwal RKPD

Penandaan tematik

Penandaan belanja yang mendukung tema atau prioritas tertentu, diformulasikan melalui SIPD.

Pengurus Barang

Pejabat yang mengurus, mencatat, dan melaporkan BMD di perangkat daerah.

Penyusutan

Alokasi nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya.

Input Penyusutan Aset Tetap

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Mengatur jadwal penganggaran

PPK-SKPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan perangkat daerah.

PPKD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, kepala SKPKD yang juga bertindak sebagai BUD.

Gambaran penyusunan DPA

PPTK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Menugaskan PPTK Mengelola pegawai pada akun PA

RAK

Rencana anggaran kas, jadwal kebutuhan kas bulanan.

Menyusun dokumen RAK Memvalidasi DPA pada akun PA

Renja

Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahun.

Menambah Sub Kegiatan RENJA Mengatur operator RENJA

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah.

Menambah rincian belanja RENJA

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk satu tahun.

Mencetak laporan RKPD Mengatur jadwal RKPD

SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pengelolaan informasi pembangunan dan keuangan daerah (Permendagri 70/2019).

Akun pengguna SIPD AKLAP Login ke SIPD Penatausahaan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah, unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Membuat permohonan rekening bank SKPD Mengajukan rekening bank SKPD ke BUD

SKPKD

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Akun pengguna SIPD AKLAP Melakukan approve jurnal anggaran

SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana, diterbitkan BUD atau Kuasa BUD.

Membuat SP2D Pembiayaan Memverifikasi SP2D Pembiayaan

SPD

Surat Penyediaan Dana, dasar batas pengajuan dana.

Membuat SPD Pembiayaan Mencetak SPD Pembiayaan

SPM

Surat Perintah Membayar, diterbitkan Pengguna Anggaran.

Menyetujui SPM LS Barang dan Jasa Menyetujui SPM Pembiayaan

SPP

Surat Permintaan Pembayaran, disiapkan bendahara pengeluaran.

Membuat SPP Pembiayaan Memverifikasi SPP Pembiayaan

SSH / ASB

Standar harga satuan dan Analisis Standar Belanja.

TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan APBD.

UP / GU / TU / LS

Jenis SPP: Uang Persediaan, Ganti Uang persediaan, Tambahan Uang, dan pembayaran Langsung.

Mengatur Besaran UP Gambaran pengaturan awal SIPD Penatausahaan